Sepatu Catur dan Aroma Korupsi Dana Covid 19 Kampar 

Kampar-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar akan memanggil Bupati Catur Sugeng terkait anggaran penanganan virus corona (Covid-19).

Demikian disampaikan H.Yuli Akmal, S.Sos,  Anggota Banggar/Komisi 1 DPRD Kampar, Rabu (13/5/2020).

"Saya minta Pimpinan DPRD Kampar segera agendakan pemanggilan" katanya. 

Menurut Yuli Akmal pemanggilan tersebut bisa dilakukan melalui Rapat Pimpinan yang Diperluas, dihadiri pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi serta Bupati dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Politisi Hanura ini menegaskan bahwa pemanggilan Bupati tersebut untuk mempertanyakan beberapa hal, baik itu tentang berapa besar anggaran penanganan Covid-19 yang dari APBD hingga sudah sejauh mana langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Pemanggilan ini harus kita lakukan, pasalnya sejak pergeseran anggaran kita belum pernah mendapatkan laporan satu kali pun dari Bupati Kampar, terkait penjelasan penanggulangan Covid 19 selaku tim gugus tugas termasuk penggunaan anggarannya," tambah Yuli. 

Pihaknya berjanji akan mempertanyakan penggunaan dana yang digunakan untuk penanggulangan apakah sudah sesuai ketentuan dan peraturan yang ada,atau sudah tepat sasaran atau belum.

"Jangan nanti anggaran miliaran rupiah, menguap tak jelas, artinya perlu monitoring APH terhadap penggunaan dana covid, perlu audit keuangan terhadap penggunaan dana covid, perlu audit kebijkan terhadap setiap kebijkan yang dibuat pemda kampar agar selaras dengan regulasi atau aturan yang lebih tinggi, " katanya.

Setidaknya menurut Yuli pemkab diperkirakan telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp43 Milyar. 

"Jangan hanya gila penggeseran anggaran saja, apakah dananya benar benar sampai ke masyarakat yang membutuhkn??, bantuan Beras Dinsos dr APBN, BPNT=APBN, BLT DD= APBN, CSR=Perusahaan, Baznas=Masyrakat. Yang dari APBD Kampar hasil penggeseran ke mana uangnya??" tanya Yuli. 

Parahnya lagi Bupati tetap melakukan lelang proyek aspal Rp 83 Milyar padahal itu bukan kebutuhan dasar masyarakat.

Yuli juga mengkritik sikap Pimpinan Dewan yang diam terhadap permasalahan di Kampar.

"Pimpinan Lembaga terhormat ini kok diam aja?? pada kemana?? Ingat Perpu 1/2020 tidak memberikn hak imunitas kepada Gubernur, Bupati, Walikota,  Pimpimpian DPRD, OPD jika terjadi dugaan korupsi. DPRD tempat lain, panggil Bupati, Walikota, sekda untuk klarifikasi penggunaan anggaran covid, kita di  DPRD Kampar, kok diam saja," tanya Yuli.

Yuli juga mengkritik foto Bupati Kampar bersama Repol Wakil Ketua DPRD Kampar yang viral di sosial media, Bupati Catur tidak membuka sepatu masuk kerumah warga saat memberikan bantuan, dirasakan kurang beretika.

"Bantuan BLT Dana Desa diantau dek Catur ko, ndak lo buka sepatu do, awak niniok mamak/panjji adat naghoi, kok kurang etika" tutup Yuli. (genta)